nusakini.com--Masalah perbatasan dengan negara tetangga terus menjadi fokus utama dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Beberapa di antaranya yang dalam proses diplomasi, 9 di Kalimantan dan 3 di NTT. 

Sekretaris BNPP, Hadi Prabowo mengatakan, permasalahan hukum pada dua negara baik Malaysia dan Timur Leste sama-sama mewarisi wilayah negara penjajah. 

“Pernah survei hanya tidak cocok. Seperti tertulis (titik letaknya) 4 drajat 10 namun nyatanya patoknya tidak ada disitu. Ada yang merugikan kita dan ada yang melebihi kita, ini yang membuat tidak selesai. Harus dicari terobosan-terobosan,” kata Hadi yang juga Plt Sekjen Kemendagri kepada wartawan, Senin (14/8). 

Meski masih dalam proses diplomasi Hadi mengatakan tidak berdampak pada masyarakat sekitar. Karena menurutnya, itu merupakan status quo dalam pengosongan. 

“Tapi kadang-kadang ada yang sudah mengirim penduduk dan kita upaya penyelesainnya. Jadi itu memang wilayah sengketa sehingga dipahami dua negara terkait dengan permasalahan yang di sengkatakan,” ujar dia. 

• Ada 29 Titik Lintas Batas Tak Resmi di Sambas dan Bengkayang, BNPP Lakukan Identifikasi
• Begini Cerita di Balik Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia
• Ada 187 Kecamatan di Indonesia yang Berbatasan dengan Negara Lain
• Kepala BNPP Beri Perhatian Tiga Hal Pengelolaan Perbatasan
• Pemerintah Bentuk 20 Pos dan Kantor SAR Baru Selama 2017

Pembangunan di wilayah perbatasan menurutnya secara menyeluruh sudah baik. Pemerintah sudah membangun SDM dan infrastruktur menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat di perbatasan sehingga tidak tertinggal dengan saudaranya di kawasan tengah. 

“Perbatasan bukan daerah terbelakang, pemerintah mendorong perbatasan adalah pintu gerbang atau halaman depan untuk aktivitas sosial ekonomi dan perdagangan negara tetangga tetangga. Jadi perbatasan adalah wajah dari NKRI,” tutupnya.⁠⁠⁠⁠ 

Sebagai wujud pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat perbatasan. Kemendagri akan mengutus para Eselon I untuk menjadi inspektur upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI di 9 wilayah perbatasan. Sedangkan satu daerah lainnya wilayah Sebatik, Kalimatan Utara akan dihadiri oleh Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi.

“Tujuan mengirim Eselon 1 sebagai inspektur upacara adalah bentuk komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk memberikan perhatian besar di kawasan perbatasan,” kata Hadi. 

Hadi melanjutkan kawasan perbatasan bukanlah kawasan yang terpinggirkan melainkan kawasan prioritas utama di dalam pelaksanaan pembangunan. Hadirnya Eselon 1 ini diharapkan bisa memberikan dampak untuk wilayah tersebut. 

“Kita hadir di 9 wilayah perbatasan dan 1 di hadiri oleh Menteri PDT, kita juga akan mendampingi Mendes di Sebatik," ujar dia.(p/ab)